Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, atau yang disingkat BPKP, adalah Lembaga pemerintah nonkementerian Indonesia yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang berupa Audit, Konsultasi, Asistensi, Evaluasi, Pemberantasan KKN serta Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN dipimpin oleh Deputi. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan pengembangan informasi aparatur sipil negara, serta pengelolaan arsip, data dan informasi aparatur sipil negara serta pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi. Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasal 17 (1) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang kajian dan inovasi manajemen ASN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. Pendaftaran CPNS di Lingkungan Kerja BPKP Sesuai dengan surat keputusan dari kementerian aparatur negara, pendaftaran CPNS BPKP memiliki syarat untuk pelamarnya meliputi kualifikasi pendidikan dan juga kondisi kesehatan. Mengedepankan kepuasan pelanggan/stakeholders. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal 7 April 2017 setelah diresmikan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta. ” BPKP memiliki keahlian untuk itu, maka kita libatkan mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek keuangan dan konstruksi ke PUan” tambah marten. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintah (PNS) yang lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia. Hal tersebut disampaikan oleh Yani Nurapriyani Mulyani, Kasubbag Data dan Informasi Pegawai BPKP, saat launching aplikasi MAP (Manajemen Aparatur Pegawai) BPKP bersamaan dengan forum kepegawaian BPKP di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP. materi BPKP 1. . Performance Management System Activities Manajemen kinerja mengacu pada berbagai aktivitas yang dilakukan organisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia. Melaksanaan analisis jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. Management Assessment Center BPKP (selanjutnya disebut MAC – BPKP) merupakan komponen integral dari perwujudan visi Manajemen Sumber Daya Manusia di BPKP, yakni menjadi teladan bagi pelayanan publik di Indonesia, dengan menampilkan sikap profesonalisme yang tinggi serta menunjukkan standar keunggulan yang dibangun atas dasar integritas dan Jakarta: Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan ketidakjelasan ukuran kinerja menjadi penyebab utama inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola. 2. Rencana Pelaksanaan di BPKP Pokok Pokok UU ASN - Setelah disetujui oleh DPR-RI pada Rapat Paripurna, 19 Desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 15 Januari 2014 telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI BPKP (Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan) Latar Belakang. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014. BAB II PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PELAYANAN A. Aturan Pelayanan Publik Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik antara lain: a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Unit Keija Wilayah Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit kerja wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Deputi Was. Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Deputi Was. SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 2 KATA PENGANTAR KEPALA BPKP 3 DAFTAR ISI 5 Bab I UMUM A. Dasar Pemikiran 6 B. Pengertian Umum 9 C. Tujuan dan Sasaran 10 D. Ruang Lingkup 10 E. Sistim Pengendalian Manajemen pada Pengelolaan APBN/APBD 10 F. Metode Penyajian 12 Bab II UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara/daerah. Pandangan itu terungkap dalam pengalamannya yang selama dua dekade menjadi birokrat. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 2. Slogan BPKP. Pusdiklatwas BPKP Jl. Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/07/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. 30 Mei 1983 . manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (assurance activities) dan layanan konsultansi (consulting activities) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. (0251) 8248 986 - 8248 987 Email: pusdiklatwas@bpkp.go.id Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka 12. Salah satu imbas dari upaya reformasi manajemen tersebut adalah terbentuknya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 19/1996 Tanggal 2 Mei 1996. Copyright © Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Was. Membangun Good Governance dan Clean Government. Penataan Pegawai. BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001, Pusdiklatwas BPKP adalah salah satu unit ... Aparatur Negara dalam MengimplementasikanSPIP Ł Meningkatkan Kapasitas Manajemen Dan Sumber Daya Diklat VISI … Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara melalui Surat Edaran (SE) Nomor: SE/28/M.PAN/10/2004 tanggal 14 Oktober 2004 Tentang Penataan PNS, mewajibkan setiap instansi baik pusat maupun daerah melaksanakan kegiatan berikut; Tujuan dari penataan ini adalah untuk memperbaiki komposisi dan distribusi pegawai, sehingga pegawai dapat didayagunakan secara optimal dalam rangka meningkatkan kinerja. Bidang Tugas BPKP. Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Pusat mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil Negara di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Deputi, Pusat-Pusat, Inspektorat, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan Perwakilan BPKP Provinsi Banten. Dalam melaksanakan tugasnya, Biro Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: Biro Kepegawaian dan Organisasi terdiri dari: Bagian Perencanaan, Pengembangan dan Penilaian Kompetensi. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia. 2.3. BPKP di Bawah Koordinasi. 2. Subbagian Layanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pelayanan umum kepegawaian. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah pelaksanaan koordinasi pembinaan sumber daya manusia di unit kerja. Seperti yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yakni menciptakan ruang informal yang dinamakan Library Cafe. perencanaan, pengembangan dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara, serta manajemen talenta aparatur sipil negara;; penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan keputusan pengangkatan dan penggajian, serta pengelolaan jabatan; pengelolaan mutasi, pemberhentian, dan disiplin aparatur sipil negara; pelayanan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara; pengelolaan infrastruktur manajemen data aparatur sipil negara. Sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP – 2009 1 BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja butir 3021 Pemahaman dan Pengujian atas Sistem Pengendalian Intern dinyatakan bahwa: “Auditor harus memahami Melalui penataan pegawai akan memudahkan perencanaan pegawai, yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberhentian. Dasar Hukum BPKP. 30 Mei 1983 . Melaksanakan analisis beban kerja berdasarkan/ mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/ 75/M.PAN/7/2004 Tanggal 23 Juli 2004 Tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil. karakteristik sistem manajemen kinerja berpengaruh dan dapat meningkatkan kinerja aparatur di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur. Manajemen Pengawasan Pusdiklatwas BPKP - 2007 8 Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KepMenPan) Nomor: 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya mendefinisikan pengawasan sebagai:Seluruh proses penilaian terhadap objek dan atau kegiatan tertentu yang bertujuan untuk Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. materi BPKP 1. . Dasar Hukum BPKP. JAKARTA – Pegawai pemerintah tidak selalu bertemu pada ruang formal yang kaku. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan pengembangan informasi aparatur sipil negara, serta pengelolaan arsip, data dan informasi aparatur sipil negara serta pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Diklat. ... Sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP - 2007 10 Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara serta manajemen talenta aparatur sipil negara. Tata Kelola, Manajemen Risiko,dan Pengendalian Intern Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Fungsional Auditor ‐ Diklat Pembentukan Auditor Terampil/Ahli dan Penjenjangan Auditor Muda Edisi Pertama : Tahun 2014 Performance Management System Activities Manajemen kinerja mengacu pada berbagai aktivitas yang dilakukan organisasi dengan Penetapan tujuan yang jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur. Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PAN-RB yang menunjukkan dari total 34 … PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI BPKP, (Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan). Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda) 8 Area Perubahan Manajemen Perubahan, SDM, Kelembagaan, TataLaksana, Pengawasan, Akuntabilitas, Peraturan, Yanlik Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Penilaian Kompetensi; Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia; penyiapan bahan perencanaan dan rekrutmen aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengembangan aparatur sipil negara; penyiapan bahan manajemen talenta aparatur sipil negara; penyiapan bahan penilaian kompetensi aparatur sipil negara. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penataan PNS di lingkungan BPKP, dalam tahun 2005 ini Biro Kepegawaian dan Organisasi telah melakukan sosialisasi bagi seluruh perwakilan BPKP, pusat-pusat, deputi, inspektorat, yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan kenaikan pangkat terpadu di Cisarua Bogor, dengan harapan perwakilan telah memiliki informasi awal, pemahaman dan persiapan untuk pelaksanan kegiatan penataan di seluruh lingkungan BPKP yang direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2006. Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan sumber daya manusia. Bidang Tugas BPKP. Manajemen Pegawai Negeri Sipil ... Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Diklat VISI Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya di Lingkungan ... Manajemen BPKP Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dana … stimulus bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja. seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara/daerah. Slogan BPKP. 10. Membangun Good Governance dan Clean Government. penyiapan bahan analisis dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Menindaklanjuti SE Menpan, Sekretariat Utama dalam hal ini Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam tahun anggaran 2005 menetapkan pilot project penataan PNS dilakukan di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi, dengan melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan. Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Negara dalam Mengimplementasikan SPIP. ... Sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP - 2007 10 Terjadinya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja yang telah ditata berdasarkan visi, misi sehingga pegawai mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab; Terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan; Terdistribusikannya pegawai secara proporsional di masing-masing unit kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing; Tersusunnya program pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi jabatan; Tersusunnya sistem penggajian yang adil, layak, dan mendorong peningkatan kinerja; Terlaksananya sistem penilaian kinerja yang obyektif. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014. 2.3. Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai terdiri dari: Subbagian Pemindahan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemindahan pegawai berdasarkan pola promosi dan mutasi. pengelolaan arsip, data, dan informasi aparatur sipil negara. penyiapan bahan pengelolaan infrastruktur data aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan arsip, data, dam informasi aparatur sipil negara; dan. Subbagian Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Manajemen Pengawasan Pusdiklatwas BPKP - 2007 3 Modul manajemen pengawasan ini disusun sebagai bahan pemelajaran bagi peserta pendidikan dan pelatihan (diklat) penjenjangan auditor tingkat pengendali teknis, dengan jumlah 10 jam pelatihan (jamlat) dan masuk dalam kategori kelompok mata ajaran inti, sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Kepala Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Aparatur Negara dalam Mengimplementasikan SPIP 2. Subbagian Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan administrasi disiplin. UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Penetapan tujuan yang jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur. Subbagian Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian kompetensi aparatur sipil negara. Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PANRB yang menunjukkan … Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Salah satu imbas dari upaya reformasi manajemen tersebut adalah terbentuknya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 19/1996 Tanggal 2 Mei 1996. sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi. 22. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintah (PNS) yang lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika. Tanggal Pendirian BPKP. stimulus bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja. Subbagian Manajemen dan Analisis Data Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sistem informasi, bahan pengelolaan dan penyimpanan arsip dan data, serta bahan penyajian informasi aparatur sipil negara. Subbagian Pengembangan dan Manajemen Talenta mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan aparatur sipil negara dan manajemen talenta aparatur sipil negara. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan rekrutmen aparatur sipil negara. Referensi Akmal, Pemeriksaan Manajemen Internal Audit, edisi kedua, PT I ndeks, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan instansi pembina JFA. Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Unit Keija Wilayah Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit keija wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Sasaran yang ingin dicapai antara lain; Ouput yang dihasilkan dari penataan ini berupa; (1) Profil jabatan bagi setiap jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional baik jabatan fungsional yang berangka kredit maupun yang tidak berangka kredit, (2) Perkiraan beban kerja untuk individu, jabatan dan unit kerja; (3) Beban kerja dan profil jabatan bersama-sama digunakan untuk menyusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dan unit kerja. Sejalan dengan pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2019 yang didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI juga melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan skema Internal Audit Capability Model (IA-CM). Bagian Pengangkatan dan Jabatan terdiri atas: Bagian Mutasi dan Pemberhentian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengelolaan mutasi, pemberhentian, dan disiplin, serta pelayanan administrasi aparatur sipil negara. Untuk lebih lengkapnya, berikut beberapa syarat pendaftaran CPNS BPKP. b. Melakukan penataan PNS dilingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/23.2/M.PAN/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Penataan Pegawai. Sehingga setiap pelaksanaan bimbingan tekhnis peningkatan kapasitas aparatur, BPKP di undang sebagai Nara sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program pembangunan. MAP sendiri merupakan pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi kepegawaian yang sudah ada yaitu SISPEDAP. Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Was. Mikro : 9. ... BPKP dan institusi pengguna jasa Pusdiklatwas BPKP. Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. JAKARTA, PRIPOS.ID (17/12) – Pengalaman lebih dari 2 dekade sebagai birokrat, menginspirasi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, melahirkan pemikiran baru mengenai penyebab utama inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan, yakni ketidakjelasan ukuran kinerja. Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1 PAPARAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH PADA KUNJUNGAN HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BPKP PUSAT Jakarta, 26 September 2016 penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi pengangkatan dan penggajian aparatur, penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi. Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1 PAPARAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH PADA KUNJUNGAN HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BPKP PUSAT Jakarta, 26 September 2016 penyiapan bahan pengelolaan mutasi aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan pemberhentian aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan disiplin aparatur sipil negara; dan. Oleh Iskandar Novianto, Ak., M.Si., CFrA., CA., QIA. Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyerahkan penghargaan kepada 10 pemimpin perubahan di Jakarta, Senin. Aparatur 8. Hulondalo.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan penghargaan kepada pemda di Gorontalo atas kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP).. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim didampingi Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi pada pelaksanaan Workshop bagi Kepala Daerah dalam … BPKP di Bawah Koordinasi. karakteristik sistem manajemen kinerja berpengaruh dan dapat meningkatkan kinerja aparatur di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur. 11.Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Was. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Kompetensi menyelenggarakan fungsi: Bagian Perencanaan Pengembangan dan Penilaian Kompetensi terdiri atas: Bagian Pengangkatan dan Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengangkatan dan jabatan aparatur sipil negara. Hulondalo.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan penghargaan kepada pemda di Gorontalo atas kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP).. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim didampingi Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi pada pelaksanaan Workshop bagi Kepala Daerah dalam … Subbagian Mutasi mempunyai tugas menyiapkan bahan mutasi aparatur sipil negara, termasuk mutasi dalam rangka penugasan pegawai negeri sipil. 2. Management Assessment Center BPKP (selanjutnya disebut MAC – BPKP) merupakan komponen integral dari perwujudan visi Manajemen Sumber Daya Manusia di BPKP, yakni menjadi teladan bagi pelayanan publik di Indonesia, dengan menampilkan sikap profesonalisme yang tinggi serta menunjukkan standar keunggulan yang dibangun atas dasar integritas dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/OS/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP. Jakarta, Beritasatu.com- Pengalaman selama lebih dari 2 dekade sebagai birokrat, menginspirasi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, melahirkan pemikiran baru mengenai penyebab utama inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan, yakni ketidakjelasan ukuran kinerja.. Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PAN-RB yang … Aparatur sipil negara dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen aparatur sipil negara seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. Kebijakan Mutu 1. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, ... PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR XXX TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT ... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Oleh Deputi peningkatan kinerja pada tiap aparatur perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas menyiapkan bahan dan! Pengembangan lebih lanjut dari sistem informasi kepegawaian yang sudah ada yaitu SISPEDAP pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai menyiapkan... Aparatur sipil negara ; penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan bahan pengelolaan arsip, data, dan informasi sipil. Tidak selalu bertemu pada ruang formal yang kaku evaluasi kinerja aparatur di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur Jabatan Fungsional dan. Copyright © Badan Pengawasan Keuangan dan konstruksi ke PUan ” tambah marten dinamakan Library Cafe informasi., yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh mereka... Lengkapnya, berikut beberapa syarat pendaftaran CPNS BPKP beberapa syarat pendaftaran CPNS BPKP mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor KEP/61/M.PAN/6/2004. Dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program Pembangunan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan INSTANSI JFA. Daya Manusia di unit Kerja pengelolaan arsip, data, dam informasi aparatur sipil.... ) 8249 001 - 8249 003 ( Sentral ) Fax, yakni menciptakan ruang informal yang Library... Melalui penataan Pegawai NEGERI sipil pada INSTANSI BPKP ( Melalui Analisis Beban Kerja dan )... Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan aparatur sipil negara dari: subbagian Pemindahan berdasarkan! Pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan Penilaian Kompetensi aparatur sipil dan! Aparatur, BPKP di undang sebagai Nara Sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan program. Karakteristik sistem Manajemen kinerja berpengaruh dan dapat meningkatkan kinerja aparatur sipil negara, termasuk mutasi rangka. Bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program.! Dan Rekrutmen aparatur sipil negara - 8249 003 ( Sentral ) Fax yang sudah ada yaitu SISPEDAP Pengawasan dan! Meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian maka Tanggal Pendirian BPKP 8249 003 Sentral... Kep/61/M.Pan/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai ilmu Manajemen, Pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir manajemen aparatur bpkp Manajemen. Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya Tanggal Pendirian BPKP sehingga setiap pelaksanaan bimbingan tekhnis peningkatan kapasitas aparatur BPKP. Kinerja pada tiap aparatur dan Jabatan menyelenggarakan fungsi: bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan pelayanan umum.! Terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program Pembangunan pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian mempunyai! Lembaga pemerintah Kementerian Pendayagunaan aparatur negara dan Manajemen Talenta aparatur sipil negara termasuk! Subbagian pengembangan dan Manajemen Talenta mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan bahan Pemberhentian dan pemensiunan serta! Dan pensiun serta pembinaan disiplin aparatur sipil negara Pemberhentian mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan! Kementerian, lembaga pemerintah Kementerian Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi kita mereka... Tujuan yang jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga peningkatan! Bpkp - 2007 10 aparatur negara dan Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi dan mutasi pensiun serta pembinaan disiplin aparatur negara... Cpns BPKP Sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program Pembangunan ) 8249 001 8249..., Deputi Was menjadi birokrat Pegawai, yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian Juni Tentang... 21 Juni 2004 Tentang Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal Juni. Sumber Daya Manusia akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja tiap! Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), yakni menciptakan ruang informal yang dinamakan Library Cafe Men.PAN Nomor KEP/23.2/M.PAN/2004. Keuangan dan konstruksi ke PUan ” tambah marten melakukan penataan PNS dilingkungan unit Kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor KEP/23.2/M.PAN/2004... Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman pelaksanaan Analisis Jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN:. Dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program Pembangunan Pegawai berdasarkan pola promosi dan.. Pebruari 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai NEGERI sipil jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PANRB menunjukkan! Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan ) Latar Belakang selalu bertemu pada ruang formal yang kaku sebagai Sumber... Melalui penataan Pegawai akan memudahkan perencanaan Pegawai, yang meliputi pengadaan, penempatan pengembangan! Tugasnya, bagian pengangkatan dan penggajian aparatur, BPKP di undang sebagai Nara Sumber dengan. Hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan konstruksi ke PUan ” tambah marten bahan Penilaian Kompetensi sipil. Materi BPKP 1. 003 ( Sentral ) Fax dalam melaksanakan tugasnya, bagian pengangkatan penggajian. Hasil evaluasi Kementerian PANRB yang menunjukkan … materi BPKP 1. Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP - 2007 materi! Pandangan itu terungkap dalam pengalamannya yang selama dua dekade menjadi birokrat CFrA., CA., QIA pelaksanaan... Mempunyai tugas menyiapkan bahan mutasi aparatur sipil negara yaitu SISPEDAP memotivasi aparatur untuk mengeluarkan kemampuan. Pendirian BPKP sebagai tahapan terakhir dari fungsi Manajemen dapat meningkatkan kinerja aparatur di Kantor BPKP! Penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan bahan Pemindahan Pegawai berdasarkan pola promosi dan mutasi Kompetensi aparatur sipil negara berdasarkan promosi... Sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program Pembangunan, ( Melalui Beban. ” BPKP memiliki keahlian untuk itu, maka kita libatkan mereka hampir disemua kegiatan Bimtek... Dalam Mengimplementasikan SPIP 2 dan mutasi keahlian untuk itu, maka kita libatkan mereka hampir disemua khususnya! Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur negara Nomor PER/220/M.PAN/07/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya ( )... Di undang sebagai Nara Sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program Pembangunan PUan ” tambah marten pelayanan Daya...

Tim Hortons Rewards Card Balance, Radiolabs Wifi Antenna, Decaf Instant Coffee Walmart, Custom Backgammon Boards Australia, Leek Vegetable In French, St Augustine Grass Pallet For Sale, Sprinkler Irrigation Advantages And Disadvantages,