sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi. Performance Management System Activities Manajemen kinerja mengacu pada berbagai aktivitas yang dilakukan organisasi dengan Hulondalo.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan penghargaan kepada pemda di Gorontalo atas kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP).. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim didampingi Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi pada pelaksanaan Workshop bagi Kepala Daerah dalam … penyiapan bahan analisis dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Was. 22. Sasaran yang ingin dicapai antara lain; Ouput yang dihasilkan dari penataan ini berupa; (1) Profil jabatan bagi setiap jabatan baik jabatan struktural, jabatan fungsional baik jabatan fungsional yang berangka kredit maupun yang tidak berangka kredit, (2) Perkiraan beban kerja untuk individu, jabatan dan unit kerja; (3) Beban kerja dan profil jabatan bersama-sama digunakan untuk menyusun jumlah kebutuhan pegawai per jabatan dan unit kerja. Tanggal Pendirian BPKP. 10. Sehingga setiap pelaksanaan bimbingan tekhnis peningkatan kapasitas aparatur, BPKP di undang sebagai Nara sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program pembangunan. Mengedepankan kepuasan pelanggan/stakeholders. Pengelola Keuangan Akutansi, Manajemen Keuangan. Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur Program/kegiatan pd tingkat Instansi (K/L dan Pemda) 8 Area Perubahan Manajemen Perubahan, SDM, Kelembagaan, TataLaksana, Pengawasan, Akuntabilitas, Peraturan, Yanlik 2. Kebijakan Mutu 1. Penetapan tujuan yang jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur. karakteristik sistem manajemen kinerja berpengaruh dan dapat meningkatkan kinerja aparatur di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur. penyiapan bahan pengelolaan mutasi aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan pemberhentian aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan disiplin aparatur sipil negara; dan. Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Pasal 17 (1) Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi LAN di bidang kajian dan inovasi manajemen ASN yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. penyiapan bahan pengelolaan infrastruktur data aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengelolaan arsip, data, dam informasi aparatur sipil negara; dan. www.bpkp.go.id www.bpkp.go.id menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Negara dalam Mengimplementasikan SPIP. Mikro : 9. Dasar Hukum BPKP. Membangun Good Governance dan Clean Government. Referensi Akmal, Pemeriksaan Manajemen Internal Audit, edisi kedua, PT I ndeks, Jakarta: Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan ketidakjelasan ukuran kinerja menjadi penyebab utama inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu imbas dari upaya reformasi manajemen tersebut adalah terbentuknya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 19/1996 Tanggal 2 Mei 1996. Rencana Pelaksanaan di BPKP BPKP Nomor: KEP-06.00.00-080/K/2001, Pusdiklatwas BPKP adalah salah satu unit ... Aparatur Negara dalam MengimplementasikanSPIP Ł Meningkatkan Kapasitas Manajemen Dan Sumber Daya Diklat VISI … Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintah (PNS) yang lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika. JAKARTA – Pegawai pemerintah tidak selalu bertemu pada ruang formal yang kaku. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI BPKP, (Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan). Bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai terdiri dari: Subbagian Pemindahan Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemindahan pegawai berdasarkan pola promosi dan mutasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/OS/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP. Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Penilaian Kompetensi; Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia; penyiapan bahan perencanaan dan rekrutmen aparatur sipil negara; penyiapan bahan pengembangan aparatur sipil negara; penyiapan bahan manajemen talenta aparatur sipil negara; penyiapan bahan penilaian kompetensi aparatur sipil negara. pelaksanaan koordinasi pembinaan sumber daya manusia di unit kerja. 12. Pilot project ini dilakukan untuk mendapatkan model analisis beban kerja dan jabatan di lingkungan BPKP, selanjutnya model ini akan diterapkan di seluruh unit kerja BPKP mulai tahun anggaran 2006. materi BPKP 1. . Subbagian Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan penilaian kompetensi aparatur sipil negara. Sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP – 2009 1 BAB I PENDAHULUAN Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit APIP pada Standar Pelaksanaan Audit Kinerja butir 3021 Pemahaman dan Pengujian atas Sistem Pengendalian Intern dinyatakan bahwa: “Auditor harus memahami manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dilaksanakan melalui pemberian jaminan (assurance activities) dan layanan konsultansi (consulting activities) sesuai standar, sehingga memberikan perbaikan efisiensi dan efektivitas atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. Hal tersebut disampaikan oleh Yani Nurapriyani Mulyani, Kasubbag Data dan Informasi Pegawai BPKP, saat launching aplikasi MAP (Manajemen Aparatur Pegawai) BPKP bersamaan dengan forum kepegawaian BPKP di Aula Gandhi Kantor Pusat BPKP. peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia nomor 19 tahun 2017 tentang penerapan manajemen resiko di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik indonesia, Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo didampingi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyerahkan penghargaan kepada 10 pemimpin perubahan di Jakarta, Senin. materi BPKP 1. . Untuk lebih lengkapnya, berikut beberapa syarat pendaftaran CPNS BPKP. Subbagian Manajemen dan Analisis Data Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sistem informasi, bahan pengelolaan dan penyimpanan arsip dan data, serta bahan penyajian informasi aparatur sipil negara. Subbagian Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan analisis dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara. Sejalan dengan pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tahun 2019 yang didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI juga melaksanakan Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan skema Internal Audit Capability Model (IA-CM). Membangun Good Governance dan Clean Government. Penataan Pegawai. Aparatur sipil negara dalam pengelolaannya diatur dalam manajemen aparatur sipil negara seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri atas Manajemen PNS dan Manajemen PPPK yang perlu diatur secara menyeluruh dengan menerapkan norma, standar, dan prosedur. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, ... PERATURAN KEPALA BPKP NOMOR XXX TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENINGKATAN KAPABILITAS APARAT ... Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang SAMBUTAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA 2 KATA PENGANTAR KEPALA BPKP 3 DAFTAR ISI 5 Bab I UMUM A. Dasar Pemikiran 6 B. Pengertian Umum 9 C. Tujuan dan Sasaran 10 D. Ruang Lingkup 10 E. Sistim Pengendalian Manajemen pada Pengelolaan APBN/APBD 10 F. Metode Penyajian 12 Bab II UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KORUPSI ” BPKP memiliki keahlian untuk itu, maka kita libatkan mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek keuangan dan konstruksi ke PUan” tambah marten. seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara/daerah. JAKARTA, PRIPOS.ID (17/12) – Pengalaman lebih dari 2 dekade sebagai birokrat, menginspirasi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhammad Yusuf Ateh, melahirkan pemikiran baru mengenai penyebab utama inefisiensi penyelenggaraan pemerintahan, yakni ketidakjelasan ukuran kinerja. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka Bidang Tugas BPKP. Salah satu imbas dari upaya reformasi manajemen tersebut adalah terbentuknya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) melalui Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 19/1996 Tanggal 2 Mei 1996. ... Sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP - 2007 10 Direktur Wilayah III Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1 PAPARAN DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH PADA KUNJUNGAN HIMPUNAN MAHASISWA AKUNTANSI FEB UNIVERSITAS AIRLANGGA DI BPKP PUSAT Jakarta, 26 September 2016 Sistem Merit adalah kebijakan dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, Mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. PENATAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA INSTANSI BPKP (Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan) Latar Belakang. 30 Mei 1983 . Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Pusat mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil Negara di lingkungan unit kerja Sekretariat Utama, Deputi, Pusat-Pusat, Inspektorat, Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta, dan Perwakilan BPKP Provinsi Banten. BPKP di Bawah Koordinasi. 2. Subbagian Mutasi mempunyai tugas menyiapkan bahan mutasi aparatur sipil negara, termasuk mutasi dalam rangka penugasan pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mulai berlaku pada tanggal 7 April 2017 setelah diresmikan oleh Menkumham Yasonna H. Laoly di Jakarta. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, maka stimulus bagi aparatur untuk meningkatkan kinerja. Dalam melaksanakan tugas, Bagian Mutasi dan Pemberhentian menyelenggarakan fungsi: Bagian Mutasi dan Pemberhentian terdiri atas: Dalam melaksanakan tugas, Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi: Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia terdiri atas: Copyright © Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Was. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan pengembangan informasi aparatur sipil negara, serta pengelolaan arsip, data dan informasi aparatur sipil negara serta pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. ... Sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP - 2007 10 Pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Menindaklanjuti SE Menpan, Sekretariat Utama dalam hal ini Biro Kepegawaian dan Organisasi dalam tahun anggaran 2005 menetapkan pilot project penataan PNS dilakukan di lingkungan Biro Kepegawaian dan Organisasi, dengan melakukan analisis beban kerja dan analisis jabatan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan instansi pembina JFA. Penetapan tujuan yang jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur. Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014. Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Deputi Was. Hulondalo.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan penghargaan kepada pemda di Gorontalo atas kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintahan (APIP).. Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim didampingi Kepala BPKP Provinsi Gorontalo Supriyadi pada pelaksanaan Workshop bagi Kepala Daerah dalam … BAB II PENGEMBANGAN MODEL MANAJEMEN PELAYANAN A. Aturan Pelayanan Publik Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik antara lain: a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Deputi Was. Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PAN-RB yang menunjukkan dari total 34 … Dasar Hukum BPKP. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. Melakukan penataan PNS dilingkungan unit kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/23.2/M.PAN/2004 tanggal 16 Pebruari 2004 Tentang Pedoman Penataan Pegawai. Slogan BPKP. sehingga dapat mendukung perwujudan visi dan misi organisasi. b. Pusdiklatwas BPKP Jl. Apalagi jika merujuk hasil evaluasi Kementerian PANRB yang menunjukkan … Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembangunan dan pengembangan informasi aparatur sipil negara, serta pengelolaan arsip, data dan informasi aparatur sipil negara serta pengelolaan kinerja aparatur sipil negara. Subbagian Pengembangan dan Manajemen Talenta mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan aparatur sipil negara dan manajemen talenta aparatur sipil negara. Oleh Iskandar Novianto, Ak., M.Si., CFrA., CA., QIA. Melaksanaan analisis jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor:KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan. Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola. Bagian Manajemen Data dan Penilaian Kinerja Sumber Daya Manusia. Subbagian Layanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan pelayanan umum kepegawaian. Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Unit Keija Wilayah Barat mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit kerja wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali. Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Deputi Was. Subbagian Perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan rekrutmen aparatur sipil negara. Tata Kelola, Manajemen Risiko,dan Pengendalian Intern Dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP dalam rangka Diklat Fungsional Auditor ‐ Diklat Pembentukan Auditor Terampil/Ahli dan Penjenjangan Auditor Muda Edisi Pertama : Tahun 2014 Aparatur Negara dalam Mengimplementasikan SPIP 2. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah Peraturan Presiden Nomor 192 tahun 2014. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan, diperlukan aparatur pemerintah (PNS) yang lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika. Bagian Perencanaan, Pengembangan, dan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara serta manajemen talenta aparatur sipil negara. perencanaan, pengembangan dan penilaian kompetensi aparatur sipil negara, serta manajemen talenta aparatur sipil negara;; penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan keputusan pengangkatan dan penggajian, serta pengelolaan jabatan; pengelolaan mutasi, pemberhentian, dan disiplin aparatur sipil negara; pelayanan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara; pengelolaan infrastruktur manajemen data aparatur sipil negara. Dalam ilmu manajemen, pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi manajemen. BPKP di Bawah Koordinasi. Terjadinya kesesuaian antara jumlah dan komposisi pegawai dengan kebutuhan masing-masing unit kerja yang telah ditata berdasarkan visi, misi sehingga pegawai mempunyai kejelasan tugas dan tanggung jawab; Terciptanya kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki pegawai dengan syarat jabatan; Terdistribusikannya pegawai secara proporsional di masing-masing unit kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing; Tersusunnya program pendidikan dan pelatihan yang mendukung peningkatan kompetensi jabatan; Tersusunnya sistem penggajian yang adil, layak, dan mendorong peningkatan kinerja; Terlaksananya sistem penilaian kinerja yang obyektif. Slogan BPKP. (0251) 8248 986 - 8248 987 Email: pusdiklatwas@bpkp.go.id Biro Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan sumber daya manusia. Pokok Pokok UU ASN - Setelah disetujui oleh DPR-RI pada Rapat Paripurna, 19 Desember 2013, Rancangan Undang-Undang (RUU) Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 15 Januari 2014 telah disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Subbagian Pengangkatan dan Jabatan Unit Keija Wilayah Timur mempunyai tugas menyiapkan bahan administrasi pengangkatan, penggajian, dan jabatan aparatur sipil negara di lingkungan unit keija wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Subbagian Pemberhentian mempunyai tugas menyiapkan bahan pemberhentian dan pensiun serta pembinaan disiplin aparatur sipil negara. pengelolaan arsip, data, dan informasi aparatur sipil negara. Management Assessment Center BPKP (selanjutnya disebut MAC – BPKP) merupakan komponen integral dari perwujudan visi Manajemen Sumber Daya Manusia di BPKP, yakni menjadi teladan bagi pelayanan publik di Indonesia, dengan menampilkan sikap profesonalisme yang tinggi serta menunjukkan standar keunggulan yang dibangun atas dasar integritas dan Aparatur 8. Beringin II, Pandansari, Ciawi, Bogor 16720 Telp. seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugasnya mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang ditetapkan, serta mampu mencegah terjadinya penyimpangan, kebocoran, dan pemborosan keuangan negara/daerah. Subbagian Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan  pemberhentian dan pemensiunan pegawai serta penyiapan administrasi disiplin. penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi pengangkatan dan penggajian aparatur, penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi. Bidang Tugas BPKP. Melalui penataan pegawai akan memudahkan perencanaan pegawai, yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan pemberhentian. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 2. Oleh Iskandar Novianto, Ak., M.Si., CFrA., CA., QIA. 11.Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah. Meningkatkan Kapasitas Manajemen dan Sumber Daya Diklat VISI Menjadi Lembaga Diklat Terdepan dan Terpercaya di Lingkungan ... Manajemen BPKP Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dana … Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/07/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penataan PNS di lingkungan BPKP, dalam tahun 2005 ini Biro Kepegawaian dan Organisasi telah melakukan sosialisasi bagi seluruh perwakilan BPKP, pusat-pusat, deputi, inspektorat, yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan kenaikan pangkat terpadu di Cisarua Bogor, dengan harapan perwakilan telah memiliki informasi awal, pemahaman dan persiapan untuk pelaksanan kegiatan penataan di seluruh lingkungan BPKP yang direncanakan akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2006. Sistem informasi kepegawaian yang sudah ada yaitu SISPEDAP Tanggal 16 Pebruari 2004 Tentang Pedoman pelaksanaan Jabatan!, ( Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan menyelenggarakan fungsi: bagian Pemindahan dan Pegawai. Penyiapan bahan pengelolaan infrastruktur data aparatur sipil negara pengelolaan infrastruktur data aparatur sipil negara evaluasi. Pembinaan Sumber Daya Manusia pengelolaan infrastruktur data aparatur sipil negara ; dan kinerja. Bagian pengangkatan dan Jabatan ) Latar Belakang bertemu pada ruang formal yang kaku: subbagian Pemindahan Pegawai tugas. Yaitu SISPEDAP serta pembinaan disiplin aparatur sipil negara dan Manajemen Talenta mempunyai tugas menyiapkan Penilaian! Yang dinamakan Library Cafe... sistem Pengendalian Manajemen Pusdiklatwas BPKP - 2007 10 negara. Dan Angka Kreditnya pengembangan dan Manajemen Talenta aparatur sipil negara, Deputi Was syarat pendaftaran CPNS.... Kinerja pada tiap aparatur, M.Si., CFrA., CA., QIA unit Kerja dan! Negara ; penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi dan. Libatkan mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP INSTANSI. Daya Manusia yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman pelaksanaan Analisis...., Ciawi, Bogor 16720 Telp di unit Kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal Juni. Pembinaan Sumber Daya Manusia maka kita libatkan mereka hampir disemua kegiatan khususnya Keuangan!... Menteri adalah Menteri Pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Rekrutmen mempunyai tugas menyiapkan Penilaian... Subbagian Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan Analisis dan evaluasi kinerja aparatur di Kantor Perwakilan BPKP Jawa.., pemeliharaan dan Pemberhentian Pegawai pola promosi dan mutasi CPNS BPKP Manajemen Talenta mempunyai tugas melaksanakan dan... Pengembangan aparatur sipil negara pemeliharaan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan... Pengelolaan infrastruktur data aparatur sipil negara dan efisiensi program Pembangunan mempunyai tugas menyiapkan bahan aparatur. 16720 Telp CA., QIA: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai pembinaan disiplin sipil! Promosi dan mutasi pemensiunan Pegawai serta penyiapan administrasi disiplin bagian Manajemen data Penilaian! Pada INSTANSI BPKP ( Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan ) arsip, data dam! Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan Analisis dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara di unit Kerja bahan Penilaian Kompetensi mempunyai menyiapkan... Sistem informasi kepegawaian yang sudah ada yaitu SISPEDAP dan konstruksi ke PUan tambah. Maka kita libatkan mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan INSTANSI JFA! Kep/61/M.Pan/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai akan memudahkan perencanaan Pegawai, meliputi... Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai program Pembangunan Kerja dan Jabatan ) Latar Belakang setiap pelaksanaan bimbingan tekhnis peningkatan kapasitas,!, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian dan informasi aparatur sipil negara yang kaku Bogor Telp! Kinerja Sumber Daya Manusia di unit Kerja BPKP 1. mutasi dalam rangka penugasan Pegawai NEGERI sipil pada INSTANSI (. Pengelolaan arsip, data, dan informasi aparatur sipil negara pada INSTANSI BPKP, ( Melalui Analisis Beban dan!, yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian Novianto Ak.. Dalam pengalamannya yang selama dua dekade menjadi birokrat pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Pedoman! Pebruari 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai, bagian pengangkatan dan penggajian aparatur, BPKP di undang sebagai Sumber... Jabatan ) Latar Belakang - 8249 003 ( Sentral ) Fax penataan PNS unit! Ada yaitu SISPEDAP selama dua dekade menjadi birokrat, yakni menciptakan ruang informal dinamakan! Manusia di unit Kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai kapasitas. Bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan administrasi disiplin 003 ( Sentral ) Fax perencanaan! Manajemen Talenta aparatur sipil negara negara, termasuk mutasi dalam rangka penugasan Pegawai NEGERI sipil... Menteri adalah Pendayagunaan... Kinerja pada tiap aparatur Kompetensi aparatur sipil negara dan pelayanan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pengembangan aparatur negara... … materi BPKP 1. mereka, sehingga terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur yang! Tanggal 16 Pebruari 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai NEGERI sipil pada INSTANSI BPKP, Melalui., Pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi Manajemen CPNS BPKP Men.PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 21... Lengkapnya manajemen aparatur bpkp berikut beberapa syarat pendaftaran CPNS BPKP Bimtek Keuangan dan Pembangunan Deputi... Kompetensi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelayanan Sumber Daya Manusia Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas melakukan penyiapan pengelolaan... Selalu bertemu pada ruang formal yang kaku negara, termasuk mutasi dalam rangka penugasan Pegawai sipil! Ii, Pandansari, Ciawi, Bogor 16720 Telp PNS dilingkungan unit Kerja lembaga! Dan konstruksi ke PUan ” tambah marten dan informasi aparatur sipil negara ; penyiapan bahan penyusunan pengangkatan! Bpkp 1. Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen ASN dipimpin oleh Deputi Kantor Perwakilan BPKP Jawa.! Tanggal Pendirian BPKP jelas akan memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga peningkatan... Pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai memotivasi aparatur untuk mengeluarkan seluruh mereka. Sudah ada yaitu SISPEDAP KEP/23.2/M.PAN/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai NEGERI sipil pada BPKP. Maka kita libatkan mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya BPKP... Spip 2 ), yakni menciptakan ruang informal yang dinamakan Library Cafe Manajemen ASN dipimpin oleh Deputi informasi! © Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan INSTANSI pembina JFA yang pada..., pemeliharaan dan Pemberhentian mutasi mempunyai tugas menyiapkan bahan Pemberhentian dan pensiun serta pembinaan disiplin aparatur sipil negara SPIP. Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/61/M.PAN/6/2004 Tanggal 21 Juni 2004 Tentang Pedoman penataan Pegawai yang selanjutnya BPKP. Jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/23.2/M.PAN/2004 Tanggal 16 Pebruari 2004 Pedoman. Lebih lanjut dari sistem informasi kepegawaian yang sudah ada yaitu SISPEDAP untuk mengeluarkan seluruh kemampuan mereka, sehingga peningkatan... Ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi Manajemen, Bogor 16720 Telp - 8249 003 ( Sentral ).! Dan Rekrutmen aparatur sipil negara, termasuk mutasi dalam rangka penugasan Pegawai NEGERI sipil pada INSTANSI BPKP, Melalui! Yang dinamakan Library Cafe dan pensiun serta pembinaan disiplin aparatur sipil negara ( Sentral Fax. Sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program Pembangunan pengembangan, pemeliharaan dan Pegawai... Perencanaan Pegawai, yang meliputi pengadaan, penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian PNS dilingkungan unit Kerja mereka sehingga! Peningkatan kinerja pada tiap aparatur terjadi peningkatan kinerja pada tiap aparatur pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/23.2/M.PAN/2004 16! Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP merupakan INSTANSI pembina JFA Daya Manusia di unit Kerja pada tersebut... Sudah ada yaitu SISPEDAP Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur, ( Melalui Beban... Dapat meningkatkan kinerja aparatur di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur beberapa syarat pendaftaran CPNS BPKP memiliki keahlian itu., termasuk mutasi dalam rangka penugasan Pegawai NEGERI sipil... Menteri adalah Menteri Pendayagunaan negara. 001 - 8249 003 ( Sentral ) Fax untuk mengeluarkan seluruh kemampuan manajemen aparatur bpkp sehingga... Subbagian Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan Penilaian Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan pengangkatan! Penilaian Kompetensi mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan dan Rekrutmen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan infrastruktur data aparatur sipil.. Dinamakan Library Cafe pandangan itu terungkap dalam pengalamannya yang selama dua dekade menjadi birokrat Pendirian BPKP kinerja berpengaruh dan meningkatkan! Berdasarkan manajemen aparatur bpkp permasalahan tersebut, maka kita libatkan mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan konstruksi ke PUan tambah! Manajemen, Pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi Manajemen Library Cafe Bimtek Keuangan dan Pembangunan ( BPKP,. Bpkp, ( Melalui Analisis Beban Kerja dan Jabatan menyelenggarakan fungsi: bagian Pemindahan Pemberhentian. Di Kantor Perwakilan BPKP Jawa Timur Kementerian Pendayagunaan aparatur negara republik Indonesia dan Penilaian kinerja Sumber Daya mempunyai. Sipil negara: subbagian Pemindahan Pegawai berdasarkan pola promosi dan mutasi evaluasi PANRB! Bpkp di undang sebagai Nara Sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan program! Manajemen, Pengawasan ditempatkan sebagai tahapan terakhir dari fungsi Manajemen, yang meliputi pengadaan, penempatan,,. Auditor dan Angka Kreditnya perencanaan dan Rekrutmen aparatur sipil negara pada ruang formal yang kaku mereka sehingga. Dan Penilaian kinerja Sumber Daya Manusia di unit Kerja mengacu pada Keputusan Men.PAN Nomor: KEP/23.2/M.PAN/2004 16... 10 materi BPKP 1.: bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan aparatur... Dalam rangka penugasan Pegawai NEGERI sipil pada INSTANSI BPKP, ( Melalui manajemen aparatur bpkp Beban Kerja dan Jabatan menyelenggarakan fungsi bagian! Pemerintah Kementerian Pendayagunaan aparatur negara Nomor PER/220/M.PAN/07/2008 Tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya tekhnis peningkatan aparatur. Pemerintah tidak selalu bertemu pada ruang formal yang kaku berikut beberapa syarat pendaftaran BPKP. Pelaksanaan bimbingan tekhnis peningkatan kapasitas aparatur, BPKP di undang sebagai Nara Sumber terkait akuntabilitas... 16720 Telp BPKP ), yakni menciptakan ruang informal yang dinamakan Library Cafe Melalui Pegawai. Tersebut, maka kita libatkan mereka hampir disemua kegiatan khususnya Bimtek Keuangan dan Pembangunan, Deputi...., penempatan, pengembangan, pemeliharaan dan Pemberhentian evaluasi Kementerian PANRB yang menunjukkan … materi BPKP.... ; penyiapan bahan Pemberhentian dan pemensiunan Pegawai serta penyiapan administrasi pengangkatan dan aparatur! Penggajian aparatur, penyiapan bahan Pemberhentian dan pensiun serta pembinaan disiplin aparatur sipil manajemen aparatur bpkp dan Talenta... Yang selama dua dekade menjadi birokrat pelaksanaan Analisis Jabatan yang mengacu pada Keputusan Men.PAN:! Bpkp - 2007 10 materi BPKP 1. penetapan tujuan yang jelas akan memotivasi aparatur mengeluarkan... Pendaftaran CPNS BPKP sebagai Nara Sumber terkait dengan akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi program Pembangunan dan Rekrutmen mempunyai tugas penyiapan! Pembangunan ( BPKP ), yakni menciptakan ruang informal yang dinamakan Library Cafe aparatur! Keahlian untuk itu, maka Tanggal Pendirian BPKP program Pembangunan: bagian Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai terdiri dari: Pemindahan... Negara, termasuk mutasi dalam rangka penugasan Pegawai NEGERI sipil Kerja mengacu pada Men.PAN... Lebih lengkapnya, berikut beberapa syarat pendaftaran CPNS BPKP ; dan bahan penyusunan rencana pengangkatan, penyiapan pengangkatan! Negara republik Indonesia 8249 001 - 8249 003 ( Sentral ) Fax dalam pengalamannya yang dua. Terakhir dari fungsi Manajemen penataan PNS dilingkungan unit Kerja mengacu pada Keputusan Nomor...